Pemikiran
politik di indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini banyak diwarnai oleh
politik yang mengatas namakan agama, hal ini dibuktikan rating partai politik islam lebih banyak di expose di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik.
Menariknya,
yang lebih banyak di expose di
berbagai media cenderung membicarakan konflik daripada kerjasama politik,
konflik yang dimaksud adalah terjadinya kesenjangan di internal partai politik
itu sendiri. Pada tahun 2012, salah satu partai politik yang mengatas namakan
partai islam melejit di berbagai media, di isukan telah melakukan tindak
korupsi yang berupa pencucian uang terkait impor daging sapi.
Keadaan
tersebut tentunya bertentangan dengan syariat islam yang mengharamkan seseorang
melakukan tindak korupsi. Hal ini sangat menarik karena kesenjangan yang
terjadi di internal partai politik sendiri bertentangan dengan basic perjuangannya. Anehnya, partai
politik yang mengatas namakan islam selalu ingin menolak praktek korupsi itu
sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah “islam” ini benar-benar
ajaran yang menjadi tuntunan mereka atau hanya sekedar penarik perhatian
masyarakat indonesia yang mayoritas ber agama islam.
Tentu
kasus-kasus yang banyak dibicarakan di berbagai media ini sontak membuat
masyarakat indonesia heran karena mereka yang mengaku “islam” melanggar syariat
yang telah diajarkan oleh agama padahal Politik Dalam Islam Sebagai agama
yang sempurna, islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai urusan
sederhana seperti adab makan, tidur, ke kamar mandi dan seterusnya, sampai
urusan keumatan bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Sayangnya, selama
ini banyak yang memahami islam dalam pengertian sangat sempit, yaitu sebatas
ritual ibadah saja.[1] Kita
harus prihatin dengan pola pikir masyarakat yang semakin sempit ini karena jika
terus menerus seperti itu islam akan semakin sulit untuk berkembang. Sebaliknya,
menghadapi kondisi tersebut, sebagian umat islam justru secara membabi buta
mengadopsi semua ajaran bahkan nilai
yang berasal dari luar. Mereka begitu bangga dengan kemajuan dunia barat. Dan
mereka menilai bahwa memang sudah saatnya bagi islam untuk menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman. Biasanya kelompok inilah yang dikenal sebagai kaum
liberalis. Kedua sikap ekstrim tersebut tentu tidak menguntungkan.[2]
Selanjutnya,
masyarakat harus jeli dalam memilih wakil mereka untuk memperjuangkan nasib
bangsa ini. Masyarakat harus bisa membedakan mana yang benar-benar mempunyai
misi untuk mensejahterakan rakyat atau hanya selogan-selogan yang di rangkai
dengan bagus namun tak ada implementasi yang nyata ketika sudah menduduki kursi
pemerintahan. Selain itu, perlu kita sadari bahwa manusia bukanlah makhluk yang
diciptakan untuk membuat hukum baru namun sebagai penggerak hukum yang telah
diciptakan oleh allah SWT. Kalaupun kemudian ada oknum-oknum yang membuat
peraturan-peraturan baru dengan tujuan untuk mengimbangi perkembangan zaman,
hal tersebut harus tetap sejalan dengan apa yang Allah tetapkan.
Dalam ranah
politik, islam juga mempunyai prinsip-prinsip dan landasan yang telah banyak
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya penegakan syariat. Selain itu,
faktor-faktor penting dalam politik islam yakni Tauhid, Risalah, dan Khilafah. Ketika faktor-faktor tersebut
ditegakkan, maka ranah politik di Indonesia akan berubah ke arah yang lebih
baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar