contoh surat untuk presiden

Malang, 21 September 2012

Kepada Yth.

Presiden RI

      di-

         Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

            Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak yang senantiasa memimpin negeri ini.

            Bapak presiden yang kami hormati, kami selaku rakyat Indonesia tentu mengidam-idamkan Negara yang tentram, damai, aman, adil dan sejahtera keseluruhan rakyatnya. Namun, banyak kami lihat dan ketahui bahwa masih banyak saudara kami yang tertatih-tatih karena kehidupan ekonomi yang kian mencekik ditengah-tengah para pejabat tinggi dan elit politik yang sedang asyik menikmati jutaan rupiah yang mereka dapatkan bahkan seperti yang kita ketahui tak jarang rupiah-rupiah yang mereka dapatkan tersebut didapat dari cara yang kurang terpuji dan menyengkarakan rakyat. Entah apa yang ada di benak mereka ketika berhadapan dengan uang yang sekian banyaknya sehingga menimbulkan niat untuk menggelpkan uang tersebut. Kemudian ketika berbicara tentang hukum, menurut kami ada banyak ketidak adilan dalam penegakan hukum di Negara ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa da banyak pejabat tinggi Negara dan elit politik yang menurut kami termasuk kasus berat karena secara tidak langsung tindakan mereka menyengsarakan rakyat. Anehnya, mereka malah mendapatkan hukuman yang menurut kami tidak setimpal dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Belum lagi, ketika mereka telah divonis., di balik jeruji besi mereka dengan mudahnya mendapatkan fasilitas istimewa dan sangat berbeda dengan napi-napi lainnya. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28 D juga sudah di atur yakni “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Apakah hukum di Indonesia saat ini sudah takhluk kepada orang-orang tinggi/pejabat di negeri ini? Apakah hukum hanya berlaku kepada orang-orang lemah (miskin)? Dan apakah hokum di Indonesia saat ini sudah bias dijinakkan oleh uang? Dan sejauh yang kami tahu, dibalik jeruji besi terdapat beberapa aturan yang menurut kami aneh seperti misalnya : napi harus membayar sewa kamar. Semakin banyak budget yang mereka keluarkan, semakin nyaman pula fasilitas yang mereka dapatkan. Lucu sekali jika lapas/rutan saja bak hotel. Apa di Negara ini memang ada aturan seperti itu?

            Bapak presiden yang kami hormati, berbicara tentang pendidikan di ranah pekerjaan, kami selaku mahasiswa terus terang saat ini masih bingung dan bimbang karena ada banyak kenyataan yang kami lihat di lapangan yakni senior-senior yang telah berhasil meraih gelar sarjana masih terombang-ambing ketidak pastian diluar sana. Sejauh ini kami beranggapan kami gelar sarjana sekalipun tidak menjamin mudahnya mendapatkan pekerjaan. Dan tidak jarang orang-orang diluar sana yang meperoleh ijazah dengan cara yang mudah dan cepat kilat (“membeli ijazah”) lebih mudah mendapatkankan pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang yang bersungguh mengikuti perkuliahan. Secara logika, sangat tidak mungkin jika tidak ada peranan “uang” atau peranan oknum-oknum terkait dalam hal tersebut. Lagi-lagi uang yang berbicara. Sungguh menggelikan jika semua urusan harus ada peranan “uang” meskipun sebenarnya ketika itu uang tidak perlu untuk keluar. Kemudian jika ada orang yang berpotensi besar dalam bidangnya tapi tidak bias berbuat banyak karena dia seorang yang lemah (miskin), apa tidak sangat sayangkan jikan anak negeri mengalami hal tersebut? Apa Negara juga tidak merasa rugi jika berpotensi ini pada akhirnya hanya bisa menjasi tukang sayur atau penjual gorengan di tepi jalan atau profesi sejenis lainnya?

            Berbagai macam pertanyaan di atas telah bekecamuk di benak kami selama ini. Benar jika orang berkata bahwa kami hanya orang kecil, orang yang lemah, orang yang kegunaannya tidak terlalu diperhitungkan di negeri ini. Tetapi kami juga mempunyai hak hidup layak dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum di Negara Indonesia ini.

            Kami sangat berharap banyak kepada bapak selaku pemimpin Negara ini untuk segera membenahi segala sesuatu yang salah dan ganjal di Negara ini. Semoga bapak dan pejabat-pejabat yang duduk di kursi istimewa dapat mengembalikan fungsi hukum yang sebenarnya.

            Terima kasih atas perhatian bapak yang mungkin telah menyempatkan waktu untuk membaca surat ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikun warahmatullahi wabarakatu.

           

 Hormat kami,

xxxxxxxxxxxxx